Mahasiswa Unibraw Menilai Sikap Indonesia Sudah Tepat dalam Memimpin G20

Triphacks.id-Malang, Para mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (Unibraw) menilai bahwa Indonesia dalam posisinya sebagai Ketua G20 berpeluang menjadi juru runding penyelesaian konflik Rusia-Ukraina.

Langkah sebagai mediator sesuai dengan prinsip politik bebas aktif yang diemban Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan salah satu kesimpulan diskusi yang dilakukan secara daring pada Sabtu (30 April 2022).

Dibuka secara resmi oleh Nabila Hasna, Wakil Presiden Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Chapter  Universitas Brawijaya, disampaikan bahwa mahasiswa mengharapkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat termasuk kalangan akademisi.

Dengan acara ini diharapkan dapat diadakan pencerahan tentang suatu peristiwa internasional yang berdampak kepada Indonesia. Nabila menyatakan bahwa kegiatan webinar ini adalah dalam rangka menyediakan wadah untuk pengembangan keterampilan dalam berdiskusi tentang Foreign Policy.

Sementara itu pimpinan acara (Head Project of Diplomatic Dialogue) Anisa Nurhalimah menyatakan bahwa pihaknya menghargai 2 (dua) diplomat senior yaitu Bagas Hapsoro, Dubes RI untuk Swedia (2016-2020) dan Sutadi (Charge d’Affairs KBRI Sarajevo (2010-2014) yang bersedia untuk membagikan analisa dan pengalamannya di depan forum mahasiswa tersebut.

”Walk out” dan Sopan Santun Diplomatik

Mengawali paparannya, Bagas Hapsoro menyatakan bahwa konteks persoalan internasional harus dipahami secara menyeluruh. Disamping pemahaman secara utuh mengenai teori diplomasi, namun juga praktek-praktek politik luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara.

”Dalam diplomasi konferensi, ancaman dan peringatan bisa muncul. Meskipun diungkapkan secara informal dalam negosiasi rahasia, tindakan ini cepat atau lambat diketahui oleh beberapa atau banyak delegasi”, kata Bagas mengutip pandangan ahli hubungan internasional Johan Kaufmann yang menyampaikan pendapatnya dalam buku Conference Diplomacy, 1970.  

Bagas menyampaikan hal tersebut guna menanggapi pertanyaan Moderator tentang tindakan walk out dari konperensi. Hal itu dikaitkan dengan kebiasaan dan sopan santun dalam dunia diplomasi (Diplomatic Decorum Amidst An International Conflict: How Diplomats Show Their Stance through Their Actions).

”Tidak berpartisipasi dalam sidang atau dengan sengaja keluar ruangan oleh kelompok delegasi ketika Ketua sidang memberikan kesempatan berbicara kepada delegasi negara lain, bisa terjadi meskipun tidak sering”, ujar Bagas. Ditambahkan lebih lanjut bahwa walk out atau keluar ruangan merupakan demonstrasi ketidaksenangan. ”Namun Walk out tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan”, pungkas Bagas.  

Sebagaimana diketahui dalam Sidang Tingkat Menteri G20 di Washington DC, 20 April 2022 Delegasi AS dan beberapa negara-negara lainnya melakukan aksi walk out saat utusan Rusia menyampaikan pendapatnya. Delegasi RI, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa perbedaan sikap atas perang tidak akan menghalangi kerjasama G20 atau mencegah kolaborasi untuk mengatasi masalah seperti pandemi global dan perpajakan.

Nara sumber berikutnya Sutadi menyampaikan materi tentang tinjauan geopolitik dan geostrategi dari serangan Rusia ke Ukraina. Disebutkan bahwa persepsi geopolitik sulit untuk dilepaskan dari invasi Russia ke Ukraina. Aspek geografi mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan suatu negara.

”Pada dasarnya, masa Perang Dingin antara Blok Barat (dipimpin AS) dengan Blok Timur (dipimpin Uni Soviet) masih tetap ada walaupun bentuknya berbeda”, ujar Sutadi. Selanjutnya disampaikan oleh pembicara ini bahwa perluasan keanggotaan NATO dan EU ke “timur” pada dasarnya adalah upaya memperluas wilayah pengaruh (sphere of influence) wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah pengaruh Uni Soviet.

Pandangan yang Beragam

Dalam diskusi interaktif, terlihat beberapa pandangan yang bervariasi tentang walk out. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa walkout adalah hak setiap delegasi dalam mengambil sikap politis pemerintahnya. Sikap tersebut adalah upaya melakukan ”tekanan” kepada pihak lain yang mempunyai posisi berbeda.

Namun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa tindakan walk out adalah suatu sikap yang tidak terpuji. Hal ini terkait dengan kesepakatan bahwa masalah yang dibahas dalam sidang sudah terdapat pada agenda yang telah disepakati sebelumnya. Kasus konflik Rusia-Ukraina tidak terkait dengan mandat G20. Dengan demikian tindakan walk out bukan saja kurang tepat tetapi juga salah tempat.

Pandangan berikutnya adalah faktor kepemimpinan G20 yang menjadi patokan. Pertimbangan ini muncul karena pimpinan, dalam hal ini Indonesia, bukan memihak salah satu dari yang bertikai. Bahkan hubungan Indonesia dengan Rusia dan hubungan Indonesia dengan Ukraina juga baik. Dengan demikian jika konflik berlarut-larut maka kondisi geo-politik dan geo-ekonomi secara global bisa terdampak cukup serius, termasuk dampaknya bagi negara-negara di Asia Tenggara. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi.

Peranan Indonesia Sebagai Pemegang Presidensi G20

Disampaikan oleh Bagas Hapsoro bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2022 menunjukkan ketegasan Indonesia tentang masalah ini.

”Presiden menyatakan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Sebagai pemegang mandat Presidensi G20, Presiden Jokowi telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin negara dan Sekjen PBB”, kata Bagas.

Ketegasan ini menunjukkan bahwa upaya mempertemukan negara-negara yang berkonflik dalam meja perundingan adalah suatu kerja keras. .Menurut dia, Indonesia sebagai ketua G20 periode ini bisa mengajak semua pihak yang bertikai dan NATO, RRT dan Rusia untuk duduk bersama membahas progres perbaikan ekonomi jika konflik itu berlarut-larut.

Bagas mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan kedekatan dengan RRT, Rusia bahkan NATO untuk mengupayakan gencatan senjata dan mendudukkan pihak yang bertikai di meja perundingan.”Jika perlu menggandeng India yang akan memegang keketuaan G20 berikutnya setelah Indonesia atau Brazil sebagai ketua berikut G20 setelah India, jadi diperlukan langkah-langkah luar biasa untuk diplomatik,” ujar dia.

Sutadi menyampaikan hal senada tentang posisi penting Ketua G20 ini.  “Dari sisi geopolitik persaingan negara-negara barat dengan Rusia akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Selama ini kita melihat Rusia sebagai pewaris negara adikuasa Uni Sovyet. Mereka nampaknya menginginkan status itu tetap ada,” kata Sutadi. Selanjutnya disampaikan bahwa keinginan Indonesia untuk mempersatukan G20 harus ditanggapi secara baik tidak saja oleh Rusia dan Ukraina, tetapi oleh NATO juga.

“Ini sekaligus saatnya menunjukkan secara nyata prinsip politik bebas aktif kita, apalagi dalam pembukaan UUD 1945 kita berkomitmen menjaga perdamaian dan ketertiban dunia,” kata Sutadi.

Webinar berkesimpulan bahwa diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai perdamaian dan kesejahteraan dunia. Prinsip dan fungsi diplomasi menjadi pedoman bagi semua negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua negara untuk mencapainya. ars

One thought on “Mahasiswa Unibraw Menilai Sikap Indonesia Sudah Tepat dalam Memimpin G20

  • 17/05/2022 pada 11:08 pm
    Permalink

    Pendidikan publik ttg politik luar negeri semakin meningkat akhir-akhir ini. Masyarakat berhak mengerti kedudukan dan perjuangan RI di kancah global. Terima kasih Unibraw dan Kemenlu.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.